tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Mengingat : 1. tunjangan kepala desa dan perangkat desa

Namun yang pasti, semua proses pemberhentian atau pengangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tematik. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1. A A A. (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa. Khususnya bagi aparat Pemerintah Desa dalam penyusunan pembukuan dan pelaporan belanja pembayaran tunjangan Staf Desa, Perangkat. Maka penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun adalah Rp 78. Peraturan Bupati Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Berisi Tentang: 1. TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan. 4 Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Pasal 3 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan dan tunjangan tetap setiap bulan, (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dala m APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). 2 1 3 Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 1 4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 1 5 Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 1 6 Tunjangan BPD dan anggotanya 2 1 7 Uang Sidang BPD 2 1 8 Insentif RT/RW 2 1 9 Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 1 10 Tunjangan. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 114. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 81 PP 43 Tahun 2014, Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa. 000,00 1. 1. Kepala Desa dan perangkat desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI tiidak berhak menerima penghasilan tetap. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud tersebut di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Operasional pemerintahan desa; c. Tanah Bengkok atau sebutan lain ( PP No. 4 hlm. Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Sasaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa terkait Penghasilan Tetap dalam APBD yang bersumber dari ADD, Tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa, tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, jamina sosial, hak menjabat kepala desa dan pelaksana tugas harian perangkat. Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT/RW di Desa Pejambon, maka perlu untuk menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pejambon Tahun 2021; b. ms 9as,' 1{z 454$$ 3 kepala . Tahun. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2. Tipe Dokumen. 000,00 114. (4) Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumberdari APBDesa. Sebagai perangkat desa yang akan bertanggung jawab penuh atas aliran dana desa, berapa gaji perangkat desa dan masa jabatannya mulai dari Kepala Desa hingga perangkat desa lainnya? Baca juga: Daftar Gaji dan Tunjangan Kinerja Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek yang Menggiurkan Pengertian Belanja Desa. Ketentuan Umum; II. Kenaikan gaji Dikutip dari Kompas TV, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Mazaat mengusulkan gaji dan tunjangan kepala desa dinaikkan. TUIUANGAif KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUBJANGAif BPD PaN16 (I) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 huruf b di anggarkan dalam APBDesa. TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK SEBAGAI TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Hingga sekarang ini (2020), masih sangat kecil prosentase Pemerintahan Desa yang menerapkan Ayat (3), Pasal 100, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015. 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan dan tunjangan kepala. com - Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan bahwa salah satu poin revisi UU Desa adalah mengatur. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat. Kcpala Desa; b. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APBDesa. " Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain ," bunyi Pasal 100 ayat (2). Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8; 2. Terbayarnya penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sub Bidang : 1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yangpenghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan. 2020. 000,00 ADD 1. c. Perincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta tunjangan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Lingkungan Pemerintah Daerah. 1. . 000 24. (2) Besaran tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2020/No. Selain itu, gaji tetap kades bisa berbeda jumlahnya tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota. Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota dengan kebijakan tunjangan masing-masing daerah. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), diubah sebagai berikut : 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021. Tahun. a setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. % girts,gs. alvin mujahid sekretaris desa 750. Mengingat : 1. Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan. (4) luran program BPJS Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Penghasilan Tetap. 250. 15. Belanja Pegawai 480. BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 6 (1 ) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan. Berapakah gaji perangkat desa terbaru di tahun 2022?. Dengan disahkannya Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2022 tentang perubnahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lainnya bagi Kepala desa, Perangkat Desa, BPD dan Staf desa, diundangkan melalui berita Daerah tanggal 21 Oktober 2022, artinya Pada. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember. besaran dan persentase penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa dan menimbang : insentif rukun warga dan rukun tetangga deng-an rahmat 'tuhan yang maha esa bupati kampar, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 dan pasal 100 peraturanKegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang terdiri atas jenis belanja : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik. 2. 000. SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, a. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat. (9) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/ Perbekel dan Perangkat Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 omor 926 ); 7. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud tersebut di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. 000,00 114. 158. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa. Maksud dan Tujuan; III. 440. Untuk lebih lengkap berikut rincian besaran Gaji Kepala Desa terbaru berlaku mulai Februari 2023. 984. Tambahan Tunjangan Kepala Desa PAD 12 bulan 9. BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa ADD 12 bulan 906. 01. 500. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD. Penasaran dengan berapa Total Penghasilan Kepala Per Bulan? Disebut-sebut, seorang perangkat desa mulai dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa mendapat Gaji yang lebih besar dari seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam Undang-Undang Desa, khusunya di Pasal 66 disebutkan : bahwa selain memperoleh Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan lain yang bersumber dari APBDes, Kepala Desa dan juga Perangkat Desa pun berhak memperoleh jaminan kesehatan dan juga dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri. 640,00 ADD 1. 3 Pasal 2 Kepala. 1. Sementara itu, dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, perangkat desa sebagaimana kepala desa, juga menerima penghasilan lain selain gaji. 000,00 01. Belanja Pegawai. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no. Saya menyebutnya peraturan pemerintah tentang aparatur perangkat desa, atau APD," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dalam dialog bersama seluruh Perangkat Desa Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk, Jumat. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Rt/Rw di Kabupaten Buru. 000. Foto: Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023). Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. 000,00 per bulan untuk Kepala Seksi e. 000. 03. STATUS PERATURAN. tentang standar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, perangkat desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa tahun 2017 besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa a. abd. Namun yang pasti, semua proses pemberhentian atau pengangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang. JAKARTA - Besaran gaji kepala desa atau kades beserta tunjangannya di tahun 2023 ini mengundang rasa penasaran. TRIBUNPONTIANAK. Sementara tunjangan purnatugas untuk BPD diatur dalam RUU Desa Nomor 62 huruf f. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. d. 16. 2. operasional Pemerintah Desa; 3. ABSTRAK: a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. id - Pasti penasaran kan, berapa sih gaji Kepala Desa Tahun 2022? Berikut rincian besaran gaji dan tunjangan perangkat desa terbaru. belanja desa. Gaji kades berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari Alokasi Dana Desa atau ADD. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai: penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan; tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. ATK Desa, Musyawarah Desa, Koran Desa, BBM Pemerintah Desa: Pemeliharaan Inventaris:. tunjangan kepala desa,perangkat desa dan badan permusyawaratan desa meliputi : a. besaran penghasilan tetap beserta. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (4) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pela. E. com kepada Sobat Desa yang sudah request. Peraturan Bupati (PERBUP. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Jika melihat Permendagri No. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pengaturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. 1. Sebagai Wujud Pengakuan Negara Terhadap Desa, Khususnya Dalam Rangka Memperjelas Fungsi Dan. Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. 7 halaman. besaran penghasilan tetap beserta tunjangan perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati. Insentif Ketua RT/RW. Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan BPD + Operasional BPD +. COM - Berapa gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa? Belakangan kepala desa dan perangkat desa sedang menjadi. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2019. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; b. Demikian ulasan tentang contoh tanda terima tunjangan Staf Desa, Perangkat Desa, dan Kepala Desa. 9 halaman; 8 halaman lampiran. Kepala desa (kades) dan perangkat desa. Dana. Pasal 9 Jenis Tunjangan sebagaimana. (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2). JAKARTA, RBTVCAMKOHA. Dalam peraturan tersebut, disebutkan secara rinci mengenai besaran gaji Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. 11 Tahun 2019 pasal 100 ayat 2) Hasil pengelolaan Tanah Bengkok atau sebutan lainnya tidak termasuk kedalam pembagian porsi 70% : 30% APBDesa. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17. Judul. 1. 640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. Lalu berapa gaji dan tunjangan kepala desa saat ini? Gaji tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 3. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. -7- Bagian Kedua Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 5 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain : a. SUCI MINARNI Kepala Desa 2. 260. ksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Perangkat Desa; dan 2. 01. (3) Besaran Penghasilan tetap diberikan kepada : a. 455. Maka penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun adalah Rp 78. bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah. 10. 06 July 2023 07:25. ( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, diberikan Tunjangan Puma Bhakti berupa. Gaji tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang Bupati atau wali kota berwenang menentukan nilai gaji kepala, sekretaris desa, dan perangkat lainnya dengan ketentuan: • Penghasilan tetap atau gaji kepala desa sekurang-kurangnya adalah Rp2. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 6 Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa. Skema sumber pendapatan Kepala Desa tersebut menunjukkan ketergantungan keuangan yang cukup besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Indonesia, Kabupaten Nunukan. Ketentuan Umum; II. c. Jenis. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penghasilan Tetap Kepala Desa Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Kepala Desa, Tunjangan Badan. com | Perdes Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah suatu Peraturan Desa yang mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Belanja Pegawai 348. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 114. Itu yang perlu. 640 juta perbulan. A A A. Jakarta, desapedia. sesuai kemampuan keuangan desa. 1.